Perppu Cipta Kerja untuk Genjot Investasi, INDEF: Pemerintah Perlu Optimalkan Sektor Strategis

Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif INDEF menilai target investasi tahun 2023 senilai Rp1.400 triliun terlalu tinggi. INDEF memproyeksikan realistisnya ada di angka Rp1.300 triliun.

“Terlalu tinggi target investasi. Saya kira tahun ini cuma mencapai Rp1.200 triliun atau Rp1.300 triliun angka realistisnya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang sudah masuk ke Indonesia tahun 2022 hampir Rp900 triliun. Itu sebelum ada Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Supaya realisasi investasi mencapai target, Tauhid mendorong Pemerintah membuka investasi di sektor-sektor yang strategis dan positif.

“Investasi industri harus ditingkatkan, misalnya Pemerintah mau mengarahkan hilirisasi nikel, bauksit, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dikejar,” jelasnya.

Kemudian, Pemerintah juga perlu memperhatikan industri-industri yang terdampak pelemahan perekonomian global.

“Industri strategis yang mengalami penurunan misalnya besi baja, tekstil dan tenaga kerja harus menjadi fokus,” paparnya.

Sektor lain yang juga menarik, kata Tauhid adalah makanan dan minuman yang memiliki pangsa pasar besar serta pertumbuhannya selalu positif.

“Kemudian sektor logistik yang berkembang pesat karena sekarang penggunaan digital naik signifikan dan membuat kebutuhan logistik jauh lebih tinggi,” ungkap Tauhid.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian mengungkapkan, Pemerintah tengah mengatur budget defisit tahun 2023 kurang dari tiga persen dengan mengandalkan investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun pada tahun 2023.

Maka dari itu, Joko Widodo Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor.

“Rp1.400 triliun bukan angka yang biasa karena sebelumnya target APBN untuk investasi hanya sekitar Rp900 triliun. Sehingga, ada dua tantangan yang harus dicapai. Semuanya terasa sulit terwujud karena pengusaha wait and see terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan Undang-undang Cipta Kerja,” ucapnya di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Sementara itu, Hendri Saparini ekonom senior mengaku belum mengkaji Perppu Cipta Kerja secara utuh. Walau begitu, dia menyebut alasan menciptakan lapangan kerja dengan Perppu tersebut patut ditinjau ulang.

“Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja memang perlu. Tapi, apakah Perppu itu akan menjadi jawaban? Rasanya belum,” ucapnya.

Pendiri CORE Indonesia itu melanjutkan, masih banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membuka lapangan kerja tanpa harus melibatkan penerbitan Perppu.

“Ada cara-cara jangka pendek yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa Perppu, khususnya di sektor padat karya. Asal Pemerintah mau membuat kebijakan afirmatif dan komprehensif seperti perdagangan, industri, fiskal. Sehingga, memberikan iklim investasi menengah kecil yang luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendri bilang Perppu tersebut mampu berperan menarik masuk investasi ke Indonesia. Karena, Perppu Cipta Kerja memuat aturan yang memudahkan sejumlah sektor investasi.

“Itu semua belum bisa terjawab sebelum ada peningkatan investasi. Karenaz di beberapa sektor sudah siap masuk dengan kemudahan yang diberikan Perppu itu,” katanya.

Hendri berharap Perppu 2/2022 tidak sampai menimbulkan masalah baru. “Jangan sampai aturan baru menciptakan masalah baru,” pungkasnya.(rid)